mediaindonesia.com RSS Feed
TIM Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan untuk menghentikan konflik Ukraina serta memasok senjata baru bila Kiev menolak untuk bergabung dengan NATO selama sedikitnya 20 tahun. Demikian laporan surat kabar Wall Side road Magazine (WSJ), Kamis (7/11).
Surat kabar tersebut dengan mengutip sejumlah sumber anonim melaporkan bahwa gagasan ini juga mencakup pembentukan zona demiliterisasi dengan panjang sekitar 1.300 kilometer, tetapi masih belum jelas pihak yang akan mengawasi wilayah tersebut.
“Pasukan penjaga perdamaian yang akan mengawasi wilayah itu tidak akan melibatkan pasukan AS atau berasal dari badan internasional yang didanai AS, seperti PBB,” tambah laporan itu.
Seorang penasihat Trump juga mengatakan, seperti dikutip WSJ, bahwa Eropa harus menjaga perdamaian di Ukraina. Namun, pemimpin AS tersebut belum menyetujui satu pun dari rencana tersebut.
Sebelumnya, pemilihan presiden berlangsung di Amerika Serikat pada Selasa (5/11). Wakil Presiden Kamala Harris mewakili Partai Demokrat, sedangkan Trump mencalonkan diri dari Partai Republik.
Trump memenangi masa jabatan kedua sebagai presiden Amerika Serikat dengan 295 suara elektoral, berbanding 226 suara untuk Harris.
Kemenangan ini menandai kebangkitan bersejarah bagi Partai Republik yang kalah dalam pemilihan presiden AS 2020 dari Presiden Joe Biden yang akan digantikan oleh Trump.
Pada Juni lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengajukan inisiatif untuk penyelesaian konflik secara damai di Ukraina, yaitu Moskow akan segera melakukan gencatan senjata dan menyatakan kesiapan bernegosiasi setelah penarikan pasukan Ukraina dari wilayah wilayah baru Rusia.
Selain itu, Kiev harus menyatakan penolakan niatnya untuk bergabung dengan NATO dan melakukan demiliterisasi dan denazifikasi, serta menerima standing netral, nonblok, dan nonnuklir. Putin juga meminta pencabutan sanksi terhadap Rusia.
Namun, setelah pasukan Ukraina menyerang Wilayah Kursk Rusia pada Agustus, Putin menyebut negosiasi dengan Kiev merupakan prospek yang mustahil untuk dilakukan.
Ajudan Kremlin, Yuri Ushakov, mengatakan bahwa usulan perdamaian Moskow tidak dibatalkan, tetapi Rusia tidak akan terlibat pembahasan terkait hal itu dengan Ukraina pada saat ini. (Ant/Z-2)